Jokowi Dikit Tegas, Dibanding SBY Soal PKI

Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah tidak akan meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) tentang seputar peristiwa 1965. “Tidak ada rencana dan pikiran saya untuk minta maaf terhadap PKI,” kata Jokowi dalam acara buka puasa bersama di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Jakarta. Senin, 27 Juni 2016. Sebagimana dikutip dari Tempo.

Akhirnya penegasan itu dikeluarkan Presiden Jokowi. Sebelumnya, penegasan tidak adanya permintaan maaf dari pemerintah atas kekerasan yang terjadi di tahun 1965 ditegaskan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Luhut Panjaitan saat kegiatan simposium 65 berlangsung.

Mungkin Presiden Jokowi agak bingung mau minta maaf kemana? PKI sendiri merupakan partai yang telah lama tiada ditelan waktu, atau mungkinkah Jokowi harus meminta maaf kepada korban atau keluarga korban. Karena beberapa analisis menyebutkan keterlibatan negara dalam tragedi 1965 itu. Entahlah!

Yang aku tahu pada masa itu adalah perebutan kekuasaan dan eksistensi antara Orde Baru dengan PKI yang menjalar tak hanya dalam ruang fisik berwujud peperangan yang memberikan nuansa tragis sejarah kelam, hingga adanya pelanggaran HAM.

Namun ada yang menarik untuk ke Presiden Jokowi, yaitu membentuk Komisi Kepresidenan atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan undang-undang nomor 26 tahun 2002 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Jika salah satu dari dua yang diusulkan ini terbentuk, maka bisa dikatakan kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla lebih tegas dibandingkan masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudiono (SBY)-Jusuf Kalla (JK).

Dalam buku 10 Tahun Bersama SBY-Catatan dan Refleksi Dua Periode Kepemimpinan SBY, Saldi Isra menuliskan sub judul kecil dengan tulisan “Mendorong Pembentukan dan Menyokong Kinerja KKR.”

Dari judul kecil itu menceritakan, di ujung pemerintahan Presiden Megawati, tepatnya pada 7 September 2004. DPR telah menyetujui RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kemudian Presiden Megawati kala itu, mengesahkan RUU tersebut menjadi UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR). UU ini penting sebagai alas dan wadah bagi proses pencarian keadilan di era transisi (transitional justice) di Indonesia. Tentu saja UU KKR ini berkaitan dengan pelanggaran HAM, misalnya kasus di Aceh, Talangsari (Lampung), Tanjung Priok, Irian Jaya, Timor Timur, Peristiwa 27 Juli, dan korban/keluarga korban tragedi Trisakti serta Semanggi I dan II. Bahkan, mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipenjarakan tanpa proses pengadilan pun ikut unjuk rasa.

Persoalan yang menghadang KKR saat itu, dalam tulisan Saldi Isra adalah apakah mereka yang diduga melakukan pelanggaran HAM mau mengakui kesalahannya dan kemudian meminta maaf. Apalagi menyangkut intitusi yang masih berkuasa (baca: TNI). Di mana singgasana kepresidenan saat itu adalah mantan petinggi militer. Dan ternyata kesungguhan pasangan Susilo-Kalla tak maksimal menuntaskan isu transtional justice itu.

Secara tidak langsung isu hangat mengenai ihwal ini sudah ada sejak kepemimpinan Megawati tahun 2004. Namun sedikit tenggelam selama 10 tahun saat masa kepemimpinan SBY-JK.

Semoga saja Jokowi semakin tegas dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Karena tidak hanya masuk dalam salah satu agenda prioritas pemerintah atau Nawa Cita butir ke-4 dan poin ke-9, tetapi juga tertuang dalam visi-misi pemerintah yang berbunyi:

“Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia, seperti Kerusuhan Mei (1998), Trisakti-Semanggi I dan II, Penghilangan Orang secara Paksa (1997-1998), Talangsari-Lampung (1989), Tanjung Priok (1984), Tragedi 1965-1966.” (rappler.com).

Hal ini bukan saja membuat adanya pro dan kontra, pemberangusan buku ‘kiri’ atau penyebarkan isu kebangkitan PKI dalam kemasan PKI model baru, hingga adanya tandingan dengan terbentuknya Anti Simposium 65. Tetapi juga menjadi perhatian SBY yang sebagai ketua umum partai demokrat yang baru-baru ini memberikan tujuh poin kritikan dan saran ke kepemimpinan Jokowi-JK, dimana poin enam dari tujuh poin itu berbunyi: Isu tentang gerakan komunis di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horisontal.

mm

Badauni A Palinrungi

Dikenal sebagai anak muda yang doyan berbicara KBBI

X

Pin It on Pinterest

X
Share This