Desa: Sebaik-baik Tempat Kembali

“Mamak kalau sudah pensiun nanti, mau kembali ke Bontomanai saja deh. Mamak mau tambah tua di desa saja, jauh lebih tenang. Sama tetangga, kita dekat. Kalau di kota, kita sudah gerah”

*

Saya selalu ingat kata-kata mamak, beberapa bulan yang lalu ini. Meski saya tidak tahu, rencana ini akan benar-benar terlaksana atau tidak. Hanya saja, saya dan mamak memang sama-sama bersepakat bahwa kampung adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Paling tidak, di tengah hiruk pikuk kota yang katanya damai dengan bising ini. Entah itu di Bulukumba, apalagi di Makassar. Jadi wajarlah kalau mamak berencana semacam itu.

Bicara desa dan kota hari ini, tidak hanya sekadar bicara tentang batas-batas wilayah administratif saja. Ada yang jauh lebih penting, yaitu kultur. Meski, beda antara desa dan kota semakin kecil, saya dan mamak masih sama-sama mengagumi desa. Kami menyenangi hijaunya persawahan yang bisa dengan mudah kami temukan di desa, terlalu subyektif memang.

Diantara sekian aspek yang membuat jarak desa dan kota semakin kecil, yang masih bisa terbaca jelas (mungkin) adalah posisi sebagian besar desa sebagai penghasil pangan yang masih kuat. Meski di banyak tempat, lahan-lahan pertanian justru harus tergusur, atas nama Yang Mulia Pembangunan.

Dalam salah satu peluncuran buku Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal oleh Institute for Research and Empowerment (IRE) dan Yayasan TIFA di Yogyakarta, usaha untuk kembali melirik desa sebagai ruang yang arif menjadi semangat bersama. Buku ini berangkat dari pertanyaan besar, apakah desa bisa menjadi jawaban atas demokrasi yang jauh lebih baik dan memberi sumbangsih besar ketika kita membincangkan pertumbuhan ekonomi? Apakah desa bisa muncul dengan menjadi dirinya sendiri?  Buku ini berisi hasil penelitian di 10 desa di Pulau Jawa yang mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Namun, seperangkat nilai yang memandu kehidupan sosial kemasyarakatan di desa-desa tentu saja berbeda. Sehingga, sulit pasti untuk mengeneralisir. Dan tentu, amatlah tidak adil untuk melakukan itu. Bagaimana dengan 74.000 an desa yang lain, tentunya? Hanya saja, kesadaran bahwa desa bukan hanya “alat” atau “masalah” seperti yang dituliskan di dalam buku tersebut, harusnya menjadi kesadaran kolektif untuk mencapai atmosfer berbangsa yang lebih baik. Sehingga, menjadi penting untuk melihat semangat-semangat positif yang lahir dari desa hari ini.

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa membuka ruang atas peluang di satu sisi, dan tantangan di sisi yang lain. Paling tidak, jika dimaknai dari aspek demokratisasi. Peluang, karena penegasan eksistensi semakin bisa dikuatkan dengan Rekognisi (pengakuan terhadap hak asal-usul) dan subsidiaritas (kewenangan desa untuk menetapkan kewenangan berskala lokal desa secara sendiri). Melalui UU Desa ini juga, peluang pendekatan partisipatif masyarakat semakin mendapat ruang. Sedang tantangan, karena faktor kesiapan itu tidak serta merta hadir. Sehingga, proses menerjemahkan dari kata menjadi tindakan itu bukan satu hal yang mudah.

Desa dan kota memang punya “kekhawatiran” yang berbeda

Menjadi pengetahuan bersama bahwa bagaimanapun, UU adalah produk politik, produk kepentingan. Sehingga dari berbagai aspek tentunya, produk ini mesti dipahami secara holistik oleh seluruh pelaku yang terlibat di dalamnya, agar kemudian bisa dimaknai secara lebih arif. Paling tidak upaya untuk menerjemahkan kembali demokrasi yang habis tereduksi ini, tidak hanya berakhir pada narasi hitam di atas putih semata.

Peluang untuk kerja-kerja partisipatif memang seharusnya diperjuangkan. Posisi masyarakat yang tidak hanya sebagai objek namun juga adalah subjek dalam pembangunan seharusnya menjadi itikad baik dari setiap hal-hal legal formal, UU apalagi. Demokrasi hari inipun, tidak seharusnya hanya diartikan sebagai demokrasi elektoral, satu versi dari demokrasi liberal yang sangat akomodatif dengan kapitalisme. Demokrasi yang maksimal justru lahir dari ruang-ruang partisipatif, ruang yang cukup akomodatif terhadap keaktifan masyarakat untuk turut serta memikirkan, bersuara, dan bertindak untuk tanah di mana mereka hidup. Dan, peluang besar untuk menemui demokrasi yang maksimal itu ada di Desa.

Sedang mamak, saya yakin alasan mamak tidak seserius beberapa paragraf di atas untuk kemudian memilih kembali ke desa. Sederhana saja, di desa masih banyak sawah, masih banyak pemandangan hijau, masih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang duduk di bale-bale sambil makan pisang goreng bersama. Juga, pemandangan ibu duduk di anak tangga sambil mencari kutu anaknya serta masih banyak anak-anak yang fasih berbahasa Bugis.

Saya ingat cerita seorang kawan di tempat saya pernah bekerja, ia tinggal di perumahan elite di tengah kota Makassar katanya tidak saling kenal dengan tetangga samping rumahnya. Bahkan hingga saat ia memutuskan untuk pindah ke perumahan elite lainnya di kota Makassar. Miris? Iya. Sedang di desa, masih banyak rumah-rumah yang pintunya terbuka dari pagi hingga sore bahkan malam. Sebuah simbol keterbukaan.

Desa dan kota memang punya “kekhawatiran” yang berbeda. Di kota, kita sudah harus khawatir sejak dalam pikiran. Sedang di desa, Tuhan sedang tersenyum saat menciptakannya. Sekali lagi, desa menjelma sebaik-baiknya tempat untuk kembali merenung, kembali melihat, kembali memaknai kehidupan.

*

Foto: Hoenyah

mm

Ayu Adriani Yusuf

Sedang menempuh studi Komunikasi Pembangunan di Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

X

Pin It on Pinterest

X
Share This