Biduk Bernama KKDP

Malam inagurasi angakatan pertama Sekolah Demokrasi Pangkep (SDP) yang digelar di Malino, Kabupaten Gowa pada 1 Januari 2011, menjadi hari ditetapkannya Komite Komunitas Demokrasi Pangkep (KKDP) sebagai wadah alumni.

Pelaksanaan sekolah demokrasi sendiri masih berlanjut untuk angkatan kedua di tahun 2011 dan angkatan ketiga di tahun berikutnya. Di tengah proses itu, KKDP tengah menyiapkan konsititusi lembaga, program kerja, dan arah perjuangan sebagai tindak lanjut atas deklarasi Malino.

Tagline lembaga: Ammaradekangeng, Abbulosibatang, Pappalettu (Bugis: Demokratisasi, Kesatuan, dan Mediator). Bahwa perlu memang adanya usaha sadar (advokasi) kebijakan publik agar demokratisasi membumi.

Alumni SDP terbagi ke dalam tiga periode, angkatan 2010, 30 orang, angkatan 2011, 33 orang, angkatan 2012, 31 orang. Data ini mengacu dari Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR-Sul-Sel) selaku pelaksana atas dukungan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID-Jakarta).

Posisi Politik KKDP

Kehadiran KKDP fokus pada mediasi empat pilar demokrasi, tetapi sejauh ini masih dianggap sebagai LSM atau lembaga yang harus bersih dari kepentingan politik praktis. Inilah tantangannya, sebab Syahrul Syaf, Sekjend pertama, maju sebagai calon legislator untuk DPRD Pangkep pada Pileg 2014. Banyak pandangan pegiat sosial menganggap itu sebagai tabu. Posisi politik itulah yang perlu dijabarkan.

Komite Komunitas (KK) merupakan forum warga yang diprakarsai oleh alumni sekolah demokrasi. Nama ini merupakan generik, karena itu alumni dapat memberi nama yang lebih relevan dan aktual menururt konteks setempat. Lembaga ini diperlakukan sebagai forum sosial-politik, tempat para alumni dapat menerapkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam berdemokrasi secara terorganisasi.

Pada mulanya KK diperuntukkan bagi alumni. Namun KK terbuka bagi kalangan partai politik, kelompok media, kalangan agama, buruh dan masyarakat adat serta elemen masyarakat yang lain sejauh mereka menerima dan menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itulah mengapa ditegaskan kalau KKDP bukan LSM.

Secara umum LSM adalah lembaga yang menjadi representasi masyarakat sipil, bekerja melalui advokasi, dan mendasarkan kegiatannya pada suatu isu sektoral yang terbatas (orang miskin di kota, air minum, hak asasi, pengawasan parlemen dan yang lainnya). Berbeda dengan LSM,  KK diharap melakukan mediasi di antara empat pilar demokrasi (partai politik, birokrasi pemerintah, komunitas bisnis dan organisasi masyarakat sipil), dan karena itu berperan sebagai sebuah jembatan (mediating structure) di antara masyarakat politik (political society) dan masyarakat sipil. Dalam peran tersebut KK diharap melakukan mediasi di antara semua stakeholder yang berkepentingan dengan suatu masalah yang dihadapi dan mengusahakan forum untuk mencari penyelesaian dari suatu masalah yang melibatkan semua stakeholder melalui partisipasi semua pihak terkait.[1]

Pada pemilihan legislator DPRD Pangkep tahun 2014, ada beberapa anggota KKDP yang maju dari partai yang berbeda. Yakni, Syahrul Syaf (PBB), Ibnu Hajar Assegaf (PDIP), M Arif Alif (PPP), Sukma Paramita (PBB), Muh Arief (PAN), Ismail Magga (PKS), Mustari dan Usman Kambie (Hanura). Sedangkan untuk Pilkades pada Oktober tahun 2013 lalu, ada tiga alumni yang maju di desanya masing-masing. Syamsuddin Syam bertarung di Desa Manakku, Kecamatan Labbakkang. Misbah Maggading (Sekjend sekarang) pernah menjadi kontestan di Desa Bantimurung, Kecamatan Tondong Tallasa. H Muh Saing HT selaku petahana di Desa Patallassang, Labbakkang. Dan, sebagian besar anggota juga terlibat selaku PPK dan Panwas untuk pemilu 2014.

Jadi, KKDP juga mendorong anggota untuk terlibat langsung dalam proses aksi demokratik sebagai aparatur negara. Diharapkan menjadi jawaban terhadap konflik antar empat pilar demokrasi yang selama ini terjadi. Sekaligus hal ini merupakan strategi untuk membangun sinergitas

Berbeda dengan LSM,  KK diharap melakukan mediasi di antara empat pilar demokrasi (partai politik, birokrasi pemerintah, komunitas bisnis dan organisasi masyarakat sipil), dan karena itu berperan sebagai sebuah jembatan (mediating structure) di antara masyarakat politik (political society) dan masyarakat sipil. Dalam peran tersebut KK diharap melakukan mediasi di antara semua stakeholder yang berkepentingan dengan suatu masalah yang dihadapi dan mengusahakan forum untuk mencari penyelesaian dari suatu masalah yang melibatkan semua stakeholder melalui partisipasi semua pihak terkait

Dari Warkop Hingga Pesan Pendek

Warkop), tak hanya meja dan secangkir kopi. Tetapi, di sini ada dialog, persetubuhan gagasan, serta penciptaan sejarah. Membaca KKDP tentulah tak bisa dipisahkan dari keberadaan warkop. Hampir semua program dilaksanakan di ruang publik paling deliberatif ini.

Pada 11 Januari 2011 dirancang diskusi publik yang mengetengahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pangkep yang dinilai pincang dengan porsi belanja pegawai lebih besar (60%) dibanding anggaran pembangunan (40%). Sekaligus ini merupakan langkah awal KKDP memperkenalkan diri ke publik. Padahal, AD/ART kala itu masih dalam penggarapan.

Merancang dialog publik semacam ini tentu tak lepas dari pengalaman selama mengikuti proses sekolah demokrasi. Juga termasuk melakukan advokasi dan mempublikasikan catatan opini di media massa. Masih di tahun 2011, Sekjend pertama KKDP, Syahrul Syaf merilis data di salah satu harian lokal di Sulawesi Selatan mengenai dampak tambang galian C di kampung Pattiroang, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro. Menjelaskan jika permukaan tanah di atas bukit sudah retak yang bisa mengakibatkan longsor dan menimpah pemukiman warga. Dampak lain, menghilangnya sumber air tanah dan terjadi pencemaran lingkungan.

Hal ini mendapat tanggapan dari Pemda Pangkep melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Mengajukan bantahan atas temuan KKDP. Akan tetapi, pada rilis kedua KKDP mendorong warga setempat utuk bersuara. Dan, tentulah tak bisa lagi dibantah karena yang ditampilkan berupa foto esai yang merekam lokasi tambang sebelum dan sesudah eksplorasi. Jalan akhirnya, dilakukan mediasi warga dengan pihak Distamben. Hanya saja, mengalami kebuntuan sebab pihak perusahaan yang melakukan penambangan urung hadir. Melalui media yang sama, KKDP kembali merilis data yang telah diperkaya temuan terbaru termasuk proses mediasi yang telah dilakukan dan diajukan surat terbuka kepada Kementrian Kehutanan RI.

PROGRAM 1 KKDP
Dialog Pertama KKDP di Kafe Torani

Sepanjang tahun 2011 hingga 2012, KKDP lebih banyak berinteraksi langsung di lapangan. Melakukan kunjungan ke daerah terpencil untuk melakukan wawancara dan pengumpulan data. Situasi yang demikian ditempuh akibat kesibukan masing-masing anggota dalam menjalani narasi hidup di lingkungan tempatnya bekerja. Praktis, hanya beberapa saja anggota yang terlibat bahkan ada kalanya harus berjalan sendiri. Komunikasi hanya digalakkan di Wall Group Facebook KKDP atau melalui telepon seluler untuk tetap menyambung pertukaran informasi.

Meski semua anggota dari tiga angkatan telah memeroleh proses pembelajaran yang sama. Perbedaan pemahaman tak bisa dielakkan. Realitas ini kerap tumbuh dalam perancangan jalan melakukan mediasi maupun tindakan yang akan ditempuh. Hasil akhirnya, komunikasi antar anggota mengalami kebuntuan. Hal ini sungguh dialami dalam biduk KKDP. Di pertemuan akbar yang difasilitasi LAPAR di Bantimurung, Kabupaten Maros pada akhir tahun 2012. Momen yang dinanti untuk menyambut kehadiran angkatan ketiga. Malah semua angkatan terlibat dalam perdebatan akut menyangkut hal-hal yang sifatnya aksidental. Sebatas mempersoalkan anggaran dasar (AD). Ekses berlanjut hingga Badauni A Palinrungi mundur dari Sekjend hasil Mubes kedua.

Tak ada badai yang tak berlalu, perlahan gesekan internal itu pupus dan layar KKDP kembali mengembang di tahun 2013. Di tahun ini tingkat pertemuan langsung anggota meningkat tajam. Hingga Desember tercatat 30 kali perjumpaan membahas agenda kerja. Itu diluar pertemuan non formal.

Advokasi Kesehatan

Di tahun 2013, Hamria, secara mengejutkan, hanya bermodal pesan pendek mampu memediasi konflik struktural di Puskesmas Kecamatan Mandalle antara dokter yang bertugas di sana dengan kepala Puskesmas. Alumni angkatan pertama ini melihat ketidakharmonisan itu bisa berdampak pada buruknya pelayanan kesehatan yang akan dialami masyarakat setempat.

Hamriah memperoleh data itu dari dokter bersangkutan yang menceritakan nasib dua dokter lainnya yang tidak dibayarkan jasa mediknya selama setahun. Padahal, jasa medik tentulah harus segera dibayarkan sekali dalam sebulan. Jadi, jika dihitung. Dana jasa medik dari tiga Dokter tersebut ditaksir sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah). Dan, diduga mengendap di rekening pribadi Kepala Puskesmas.

Kepada dr Indriaty L, Kepala Dinas Kesehatan Pangkep. Hamria melayangkan pesan pendek setelah kontak teleponnya tidak digubris. Dalam pesannya, menegaskan apabila kasus itu tidak segera ditindak. Maka KKDP akan melaporkannya ke komisi II DPRD Pangkep serta mempublikasikannya ke media.

Tak ingin SKPD yang dipimpinnya tercoreng, dr Indri bertindak cepat dengan mengutus tim ke esokan harinya guna mengecek hal tersebut. Rupanya memang benar adanya, dan jasa medik yang telah mengendap selama setahun itu akhirnya beralih kepada yang berhak menerimanya.

Bisa disebut jika yang dilakukan Hamriah merupakan pemantik bagi KKDP untuk kembali menggelar program mediasi. Utamanya menyangkut pelayanan kesehatan di Pangkep. Meski di tahun 2013 KKDP tak lagi memiliki sekretariat tetap setelah seluruh proses sekolah demokrasi selesai. Menumpang di warkop Torani yang dulu dikelola M Arif Alif, anggota dari angkatan kedua menjadi pilihan. Jadilah warkop itu menjadi rumah singgah bagi anggota KKDP.

Sebagian besar pertemuan rutin yang dilakukan saban Minggu begitu juga dengan pelaksanaan program dilakuan di warkop tersebut. Tercatat, di tahun 2013 tiga kali KKDP menggelar diskusi publik yang berlokasi di Torani. Dimulai pada 21 April dengan agenda bincang buku Gerak Demokrasi Lokal, Sebuah Pergulatan dari Pangkep Sulawesi Selatan yang merupakan buku pertama mengulas sejarah modern perkembangan politik di Pangkep. Buku hasil penelitan LAPAR ini juga juga menghimpun tulisan peserta sekolah demokrasi dari tiga angkatan yang sebelumnya termuat dalam News Letter Mandat, media bagi peserta dalam menuangkan gagasan.

Isu kesehatan menjadi hal pokok di Pangkep, ada begitu banyak kasus yang dialami warga menyangkut interaksinya dengan layanan kesehatan. Di antaranya dialami Aysah, warga desa Panaikang, Kecamatan Minasatene yang harus menerima keguguran jabang bayinya dalam kandungan akibat pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) yang amburadul.

Beberapa lembaga mengecamnya. HMI Cabang Pangkep bahkan membangun tenda pengaduan masyarakat di rumah sakit dan sebelumnya bersama lembaga yang lain melakukan unjuk rasa menuntut Frans D Manaba SKM, kepala rumah sakit, mundur dari jabatannya. Hal yang sama dilakukan KKDP dengan jalan lain. Pada 12 Mei 2013 memfasilitasi diskusi publik yang diharapkan dapat mempertemukan semua pihak kaitannya dengan masalah ini.

Bertemakan Rumah Sakit dan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Pangkep dan Kepala RSUD Pangkep urung hadir. Meski begitu, dialog tetap berjalan lancar dan kembali mengagendakan diskusi serupa pada 18 Mei yang sudah dihadiri dr Indriaty L dan H M Basir, Kabid Pelaksana RSUD Pangkep. Di agenda kedua ini, isu dikembangkan hingga membedah anggaran RSUD Pangkep tahun 2013 yang rupanya sudah sesuai Peraturan Bupati (Perbup) No 29/2012 yakni sebesar Rp 458.896.575,-. Dengan anggaran lumayan besar, muncul pertanyaan tentang mengapa pelayanan rumah sakit belum maksimal dan dokter yang bertugas di sana melakukan mogok kerja.

Selain melahirkan aliansi dari gabungan LSM, lembaga mahasiswa, dan Ormas, guna menyelamatkan rumah sakit. Dari diskusi ini juga diperoleh keterangan jika dalam tubuh RSUD terjadi konflik antara kepala RSUD dengan dokter. KKDP kemudian memperoleh salinan dokumen berupa surat penyampaian dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pertanggal 21 Maret 2013 yang menerangkan jika kepala RSUD haruslah seorang tenaga medis yang yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 34 ayat 1 UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit.

Bukti itu tentu saja memperkuat rekomendasi dialog yang memang menyepakati jika kepala RSUD Pangkep harus segera diganti. Kira-kira dua bulan setelahnya, atas desakan sejumlah elemen masyarakat baik dari LSM, Mahasiswa, dan Pers. Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid Batara akhirnya mencopot jabatan Frans D Manaba SKM.

Pemilu 2014 dan Refleksi Pilkades

Menyambut pemilu 2014, KKDP menggelar pendidikan politik untuk pemilih pemula. Program ini mendapat dukungan penuh dari KID dan Lapar Sulsel. Rangkaian program dimulai 9 Oktober 2013 dengan menggelar konferensi pers, kemudian dilanjutkan forum group discution (FGD) pada 13 Oktober 2013 untuk menyusun silabus materi. Pelatihan dilaksanakan seminggu kemudian, 20 Oktober 2013 dengan 35 peserta.

Guna menyampaikan hasil, diskusi publik digelar pada 27 Oktober sebagai ruang bagi peserta untuk mengeksplorasi pengetahuan yang telah didapatkan. Terkait program yang sama, KPUD Pangkep melirik KKDP untuk kembali terlibat dalam proses pendidikan pemilih pemula yang digelar 22-23 Desember 2013. Untuk hal ini KKDP mengutus M Syahrir, anggota Litbang dan Tajuddin M, anggota Advokasi guna memaparkan materi.

Di pengujung tahun 2013, KKDP kembali menggelar dialog publik bekerja sama dengan Forum Komunikasi Demokrasi (FKD) pada 2 November di warkop Komunitas. Kali ini menyikapi pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dilaksanakan di sepanjang Oktober di tiga kecamatan yang rupanya tidak lepas dari politik uang dan permainan elite politik di Pangkep. Isu yang mencuat dalam dialog, memetakan jika desa merupakan lumbung suara yang harus direbut dan dijaga menuju pemilu 2014. Tak sedikit yang pesimis mengenai hasil Pilkades ini. Sebab yang mencuat ke permukaan tak memiliki gagasan yang dapat dipegang masyarakat di desa masing-masing karena rangkaian proses pemilihan jauh dari rool mode pemilihan yang demokratis. Tidak adanya debat kandidat dan pemaparan visi misi adalah indikasinya.

Selama Kiprah dari tahun 2010 hingga 2013 selaku lembaga yang memediasi persoalan publik dan melakukan advokasi. KKDP juga mencermati gerakan literasi sebagai salah satu jalan mengubah kemandekan sosial. Terkait hal ini, KKDP memfasilitasi bincang buku Suara Pelajar-Sehimpun Puisi Pelajar Pangkep yang merupakan buku sajak pertama yang diterbitkan pelajar yang tergabung dalam Komunitas Pelajar Lentera Pangkep (KPLP). Pelaksanan program ini sendiri sekaligus menandai perjumpaan sejumlah CSO di Pangkep yang bergerak sesuai fokus kerja masing-masing. Dengan kata lain, setiap kali KKDP menggelar dialog publik di Warkop. Maka itu menjadi ajang sosialisasi lembaga sosial lainnya.

Pangkep Setelah Pemilukada

Sejak bergulirnya otonomi daerah sebagai jawaban atas ketimpangan dalam menengahi kebijakan dari pusat, maka hal itu merupakan rumusan pekerjaan rumah yang harus dijalankan oleh daerah mulai dari provinsi sampai kabupaten untuk membagi secara adil pelayanan terhadap kepentingan publik.

Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Pangkep termasuk yang sudah melalui proses pemilihan kepala daerah secara langsung sebanyak dua kali. Pertama di tahun 2005 dan 2010. Di rentang waktu itu, kabupaten dengan luas wilayah 12. 362, 73 km yang terbagi ke dalam wilayah daratan 898, 29 km2 dan laut  11. 464, 44 km2 melingkupi 114 pulau di dalamnya. Masih berkutat dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus menempati posisi bawah dari daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak pernah beranjak dari lima besar.

Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi jajaran pemerintahan di Pangkep hasil dua Pemilukada, dari bupati Syafruddin Nur dan wakil Andi Bau Kemal, pasangan pemenang Pemilukada tahun 2005 hingga Syamsuddin Hamid Batara dan Abdurrahman Assegaf selaku bupati dan wakil kala itu menahkodai Pangkep, juga dihadapkan pada tantangan yang sama.

Persoalan IPM menjadi ironi sebab daerah ini getol meraih prestasi pembangunan di bidang yang lain. Piala Adipura, misalnya, peralihan kepemimpinan pasca Pilkada tidak menyurutkan nyali pemerintah daerah untuk mempertahankan penghargaan itu sejak diraih tujuh tahun terakhir.

Mengapa IPM menjadi penting, karena IPM dirancang untuk menekankan bahwa manusia dan kapabilitasnya wajib menjadi kriteria dalam pembangunan sebuah negara, bukan sekadar melihat pertumbuhan ekonomi saja. Selain itu, kualitas IPM juga dapat menjadi ‘bahan pertanyaan’ bagi pemerintah setempat mengapa negara-negara atau daerah-daerah tertentu memiliki tingkat pendapatan perkapita (GNI) yang sama memiliki hasil pembangunan manusia yang berbeda.[2] Dari dua perhelatan pemilukada, IPM Pangkep tak pernah melewati angka di atas peringkat ke sepuluh.

Indikasi di atas sedikit banyaknya tentu telah memberikan peta awal dalam membaca keputusan politik yang telah berlangsung. Pangkep memang relatif kondusif dari dua perhelatan Pemilukada karena tidak ada riak yang mengakibatkan gesekan sosial. Momentum politik lokal mengakibatkan distribusi informasi ke warga yang kemudian menjadi bahan dalam menentukan pilihan dari pengetahuan yang didapatkan. Tetapi sesat politik tetap menjangkiti di mana kelas menengah yang memiliki akses kuat dalam penguasaan sumber daya materil menjadi sumbu menuju ke penguasaan yang lain. Kekuasaan atas sumber daya alam (SDA) melalui perusahaan tambang yang dimiliki dan dominasi pengetahuan dari jalur pendidikan formal yang juga berdampak pada pengetahuan agama. Dengan paket kuasa inilah yang memudahkan berjalan ke karpet politik dan menjadi elite di sana. Hal ini tak dimungkiri sebagai patron warga untuk menetapkan pilihan.

Representasi aktor politik lokal pada dasarnya cukup berimbang dari empat pilar demokrasi. Kebebasan berkumpul dan berserikat sungguhlah mengalami kemajuan. Sejumlah kelompok sosial aktif melakukan gerakan penyampaian aspirasi ke gedung DPRD begitupun dengan tumbuhnya LSM dan komunitas pemuda. Hanya, pertumbuhan itu lebih pada tren yang mengarah pada mobilisasi dari aktor tertentu. Penggalangan isu juga tak lepas dari opini elite lokal. Artinya, ada hegemoni yang dilakukan oleh kekuatan tertentu yang memiliki power lebih. Tak pelak lagi, itu merupakan efek dari penguasaan sumber daya materil.

Pada 1 Oktober 2012, Bupati turun langsung ke lapangan bersama ribuan warga berunjuk rasa di kantor PT Semen Tonasa, BUMN yang memproduksi semen berlokasi di desa Biringere, Kecamatan Bungoro. Isunya menyangkut penetapan jajaran direksi dan komisaris perusahaan. Jika ditilik, hembusan isu merupakan produk kepentingan elite, perlunya akomodasi putra daerah. Isu serupa juga menggaung pada Pemilukada tahun 2010. Meski pada akhirnya riak ini redah tanpa adanya putra daerah di jajaran direktur dan komisaris. Tetapi, efek dari presure itu penerimaan karyawan mengakomodasi 70% putra lokal Pangkep. Namun, banyak kalangan menilai jika hal itu lebih pada pemanis belaka karena putra daerah berada pada struktur terendah.

Bupati yang memasang badan di hadapan perusahaan besar yang telah bercokol di Pangkep sejak 1968 itu dinilai masyarakat sebagai tindakan heroik. Namun ada juga yang mengangapnya sebagai pencitraan politik semata selain adanya kepentingan tertentu. Bupati memang memiliki perusahaan yang juga bergerak di bidang tambang galian C dan menyuplainya ke Tonasa.

Kemelimpahan sumber daya alam (SDA) di Pangkep menjadi gula yang mengundang penciuman sejumlah pemodal untuk membangun basis produksi berbahan dasar kekayaan bumi. Sejak tahun 2008 hingga 2011, sudah terdapat 9 perusahaan yang memproduksi Marmer dan 11 perusahaan yang mengelola pasir Silika. Keberadaan perusahaan ini tentu menjadi tantangan antara meningkatkan PAD, menjaga stabilitas lingkungan, dan untuk menjawab kemiskinan. Sebab faktanya, masyarakat yang tinggal di sekitar area perusahaan tak juga mengalami peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Angka kemiskinan di Pangkep pun masih tergolong tinggi. Kantor BPS Pangkep melansir data penduduk miskin sebanyak 68.900 jiwa atau setara 22.12 persen di tahun 2008. Angka ini merepresentasikan realitas bahwa aneka kekayaan SDA berikut mega industri yang mengelolanya justru tidak berdampak pada kemajuan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan penjabaran di atas yang memotret perkembangan Pangkep setelah dua kali Pemilukada. Dapat dipetakan dua asumsi. Pertama, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berekspresi. Kedua, pemenuhan hak sosial politik.

Asumsi pertama menunjukkan gejala positif bila diukur dengan bertumbuhnya lembaga masyarakat sipil meski itu masih perlu didorong untuk melakukan proses pemberdayaan yang lebih mandiri dan menegaskan diri dalam kelompok selaku agen perubahan yang lahir berdasarkan hasil kajian dan pembacaan realitas bukan karena adanya agenda tertentu. Agar ke depan mampu melepaskan diri dari prilaku membebek sebagaimana selama ini terbangun.

Namun, perlu diingat jika ruang berpependapat ini pernah tercederai dengan adanya pemukulan yang dialami Syahrul Syaf di tahun 2011 yang melakukan kritik terhadap kebijakan bupati kaitannya dengan pelegalan penimbungan BBM. Juga intimidasi yang dialami Sukma Paramita karena tulisannya di Tribun Timur. Serta kasus yang menimpa Budiman, seorang guru di Pangkep yang dilaporkan langsung oleh bupati akibat pencemaran nama baik di jejaring sosial Facebook pada Maret 2013. Bahkan kantor DPRD Pangkep pernah disegel pada 23 Mei oleh aliansi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi perihal pengelolaan rumah sakit tetapi tidak digubris. Di tahun 2016, dialami pula oleh Sekjend yang sedang menjabat, Misbah Maggading yang dilaporkan oknum dokter dari Puskesmas Tondong Tallasa.

Tantangan itulah yang harus dihadapi oleh penggiat demokrasi di Pangkep. Kritik masih dianggap sebagai musuh yang harus dibungkam. Padahal kritik merupakan keniscayaan yang harus ada dalam membangun kualitas demokrasi. KKDP yang memberikan corak baru dalam melakukan gerakan sosial di Pangkep diharapkan menjadi jembatan bagi lembaga yang lain untuk berani menegaskan ciri khas masing-masing. Sejak awal tahun 2011, perlahan egosentrisme lembaga tertentu dalam mengadvokasi isu sosial mulai pupus. Penyebabnya karena semakin banyaknya dialog publik yang dilakukan baik dari program sekolah demokrasi maupun yang dirancang KKDP.

Ini membuktikan jika semakin seringnya isu sosial dibicarakan di ruang publik yang dapat diakses dengan mudah oleh semua elemen menjadi pupuk berharga guna menumbuhkan pandangan masyarakat terbuka. Memiliki kepekaan dan menjalin kekuatan serta berbagi peran dalam menangani suatu isu. Fondasi yang demikianlah yang perlu untuk terus dibangun merata agar distribusi pengetahuan tak lagi menumpuk dalam satu lokasi. Mengapa partisipasi warga meningkat setiap kali pemilihan kepempinan digelar namun sekaligus melemahkan kontrol setelah usainya hajatan. Pertanyaan inilah yang perlu dijawab untuk memaknai asumsi kedua di atas.

Realitasnya, ruang pemenuhan hak sosial politik warga memang terbuka lebar. Tetapi itu didorong bukan karena adanya kesadaran politik melainkan membonceng pada kepentingan ekonomi. Jalan inilah yang memuluskan suburnya praktik politik uang yang membunuh nalar masyarakat.

LAPAR bekerja sama dengan KKDP di tahun 2011 melakukan polling untuk mengetahui pendapat warga mengenai peningkatan ekonomi, layanan kesehatan, pendidikan, tata pemerintahan, regulasi kebijakan, kinerja SKPD, dan komitmen  bebas KKN. Walhasil, sebagian besar warga belum merasakan tingkat kepuasaan yang berarti. Selain itu, meski sudah ada UU No 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, nyatanya mayoritas masyarakat tak tahu banyak perihal produksi kebijakan berupa Surat Keputusan Bupati (SK) atau Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan Pemda Pangkep. Hasil polling menyebutkan hanya 6,67% yang mengetahui hal tersebut dan 93,33% menyatakan tidak tahu.

Realitas yang sama kurang lebih terjadi di jajaran legislatif. Komposisi anggota dewan hasil pemilihan legislatif tahun 2009 di dominasi pengusaha, pensiunan, dan sebagian memiliki latar belakang LSM. Seringkali terjadi kebuntuan dengan eksekutif akibat adanya kesenjangan yang bermuara pada kapabilitas yang pada akhirnya melahirkan perdebatan menyangkut anggaran. Dari sisi legislasi, lembaga ini pun masih miskin inisiatif guna melahirkan regulasi lokal.

Padahal, keberadaan puluhan perusahaan tambang bisa menjadi dasar untuk menyusun peraturan daerah (Perda) berbasis CSR (Corporate Social Responsibility) guna memaksimalkan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Hingga akhir 2013, baru ada tujuh Perda yang dihasilkan. Padahal, sepanjang tahun 2013, DPRD Pangkep telah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah guna melakukan studi banding yang menelan anggaran 7 Milyar.

Muara legislatif tentulah tak bisa dilepaskan dari partai politik sebagai pemasok legislator. Sakitnya, juga masih lemah mengawal pembangunan demokratisasi. Indikasinya, lemahnya infrastruktur dan tidak adanya program yang jelas termasuk menapikan pendidikan politik dan bertahan di zona nyaman dengan menunggu oknum elite lokal bergabung kemudian dicaplok kader sekaligus pemasok modal.

Kelompok pengusaha pada dasarnya tak bisa dilepaskan dari keberadaan elite lokal sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Sudah menjadi rahasia umum jika elite partai di Pangkep adalah bagian dari pengusaha. Keberadaan PT Semen Tonasa menjadi pupuk yang menumbuhkan elite lokal mendirikan kelompok usaha (CV) untuk mencari proyek pengadaan di sana. Hal yang sama berlaku pada sejumlah program pembangungan fisik Pemda Pangkep. Semua itu menjadi jaringan bisnis yang saling bertautan dengan kepentingan politik.

Efek dari main mata kelompok elite di atas melahirkan kebuntuan jalur ke masyarakat sipil. Selain terjadi kebisuan melihat ketimpangan pembangunan, juga melahirkan kelompok partisan terhadap elite tertentu yang kemudian mengokohkan hubungan patron klien. Meminjam analisis Paulo Freire (2008), bertahannya kesadaran naif adalah petunjuk untuk melihat adanya hegemoni yang sedang berlangsung. Masyarakat sebenarnya tahu jika ketidakadilan itu sedang berlangsung. Tetapi didiamkan saja karena merasa tidak ada kekuatan untuk melawan.

Kenyataan ini menunjukkan tidak adanya konsolidasi yang terbangun sehingga merasa nyaman untuk meninggalkan dan melupakan saja sebelum menjadi masalah yang bisa merugikan diri sendiri. Ujungnya, mendekatkan diri pada sumbu kekuasaan adalah pilihan. Bahkan kemunculan LSM tak lepas dari hubungan yang demikian guna menyambut agenda para elite kaitannya dengan proyek pembangunan.

Menjawab situasi demokrasi di Pangkep, KKDP bukanlah pemadam kebakaran yang sekali jalan mampu meredahkan amuk api. Lembaga ini sebagaimana peran politiknya adalah forum bersama untuk terlibat membicarakan persoalan publik dan mencari solusi atas kebuntuan yang terjadi.Tegasnya, pembukaan ruang dialog dimungkinkan mencapai pelbagai kesepakatan demokratik dalam menjawab situasi lokal.

Hingga kini itulah yang ditapaki KKDP, terus melakukan advokasi dan mediasi, dalam prosesnya, KKDP membangun koalisi dengan lembaga yang lain. Misalnya saja, pada dialog publik Menggeledah Pelayanan Kesehatan di Pangkep pada 2 Juli lalu, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Stand Up Indo Pangkep, dan dua media online, Bebas Batas dan Saraung.Com sebagai parner.

Terakhir, pada 13 Agustus, kembali KKDP dan lembaga masyarakat sipil yang lain, menggelar dialog publik dengan isu ilegal fishing, bertempat di Teras Inspirasi depan D’Corner. Ruang warga yang digagas ini menjadi forum reflektif deliberatif para pegiat sosial dan aparat negara di Pangkep.

*

[1] Sugeng Bahadigjo dan Ignas Kleden, Position Paper, Peranan Komite Komunitas (KK) dalam Penguatan Demokrasi dan Tantangan yang dihadapi. Lembar Dokumen Komite Indonesia untuk Demokrasi (KID), 2010

[2] Active Society Institute (AcSI) member of Ininnawa, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan European Union (EU) Penghargaan Pembangunan Menumpuk, IPM Memburuk, Mengapa?. Laporan Penelitian Tahun 2012

mm

F Daus AR

Sebenarnya bukan siapa-siapa. Ingin pulang ke kampung bertani dan main bola di sawah. Sudah, itu saja.

X

Pin It on Pinterest

X
Share This